Dalam buku Mengenal Dunia Pramuka Indonesia (2012) karya Sam Rizky, sejarah pramuka menggunakan nama Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO) pada 1912. Saat Perang Dunia I berlangsung, Belanda memiliki kwartir besar yang kemudian berganti nama menjadi Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV).
NIPV artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda pada 1916. Organisasi tersebut dikhususkan untuk pandu-pandu Hindia Belanda dan pribumi dilarang untuk mengikuti karena dianggap akan menjadi wadah aspirasi terhadap kemerdekaan Indonesia.
Organisasi yang Mengancam Belanda Tergerak hatinya, Sultan Pangeran Mangkunegaran VII memprakarsai berdirinya sebuah organisasi kepanduan bernama Javanese Padvinders Organisatie (JPO) di Surakarta. Organisasi JPO mendorong banyak pemuda untuk mendirikan kepanduan lainnya. Setelah Indonesia merdeka Sebulan setelah merdeka, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakatya dan membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kemudian membuat Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia seluruh bangsa pada 27-29 Desember 1945 di Surakarta.
Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia.
Namun, ketika Belanda kembali menyerang pada 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda.
Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain, seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), dan Kepanduan Indonesia Muda (KIM). Setelah para pejuang berhasil menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan, Pandu Rakyat kembali menggelar Kongres II di Yogyakarta pada 20-22 Januari 1950.
Hasil kongres tersebut adalah menerima konsep baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya. Sehingga Pandu Rakyat bukan lagi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia.
Sejarah, Tujuan, dan Anggota
Lahirnya gerakan Pramuka Pada perkembangannya, kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo). Namun, jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan. Selain itu masih ada rasa golongan yang tinggi, sehingga membuat Parkindo menjadi lemah.
Untuk mencegah hal itu, Presiden atau Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada, dileburkan menjadi satu dengan nama Pramuka.
Presiden menunjuk panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prijono, Azis Saleh, Achmadi, dan Muljadi Djojo Martono.
Gerakan Pramuka tersebut diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu:
- Pada 9 Maret 1961 diresmikannya nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka.
- Pada 20 Mei 1961, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 Tentang Gerakan Pramukan dan momen tersebut dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja.
- Pada 20 JUli 1961, para wakil organisasi kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan, untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Sehingga disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka.
